National Library Legislative Day 2026: Advokasi Perpustakaan di Pusat Kebijakan Publik
Setengah abad setelah pertama kali digelar, National Library
Legislative Day (NLLD) kembali menjadi ajang penting bagi
komunitas perpustakaan untuk mengangkat suara mereka langsung di Capitol Hill,
Washington D.C. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung 25–26 Februari 2026
dan dirancang sebagai forum advokasi dua hari yang menggabungkan pelatihan,
jejaring, dan pertemuan langsung dengan legislator serta staf kongres Amerika
Serikat.
Apa itu NLD?
National Library Legislative Day bukan konferensi
akademik biasa yang berkutat pada hasil riset atau makalah ilmiah. Ia adalah kegiatan advokasi
kebijakan publik, tempat pustakawan dan pendukung perpustakaan
bertemu pembuat kebijakan untuk menyampaikan pentingnya perpustakaan dan akses
terhadap informasi di tingkat federal.
Acara ini digagas oleh American Library
Association (ALA) melalui tim Advokasi dan Kebijakan Publik
mereka, dengan tujuan membantu peserta:
·
Mendalami strategi advokasi yang efektif;
·
Membangun relasi dengan legislator dan staf
mereka;
·
Menyuarakan isu-isu prioritas perpustakaan di
pengambil keputusan.
Rangkaian kegiatan
NLLD 2026 terdiri dari dua kegiatan utama:
1. Pelatihan Advokasi dan Jejaring (Hari ke-1, 25
Februari)
Peserta mengikuti sesi edukatif tentang teknik advokasi, berbagi pengalaman,
dan diskusi dengan pakar kebijakan, semua bertujuan memperkuat pesan yang akan
disampaikan kepada legislator.
2. Hari Capitol Hill (Hari ke-2, 26 Februari)
Delegasi yang hadir melakukan pertemuan tatap muka dengan anggota kongres dan staf
legislatif,
menjelaskan isu-isu konkret seperti pendanaan perpustakaan, kebijakan akses
informasi, dan dukungan federal terhadap layanan perpustakaan.
Ini bukan sekadar “bertatap muka”, peserta
dilatih sebelumnya, diberi materi advokasi, dan bahkan dipandu menggunakan
aplikasi untuk mengatur pertemuan dan tindak lanjut mereka.
Mengapa itu penting?
Advokasi dalam konteks perpustakaan seringkali
dipandang tersier dibandingkan penelitian atau pengembangan kurikulum. Namun
NLLD menunjukkan bahwa:
·
Kebijakan publik berdampak langsung pada layanan
perpustakaan (misalnya dalam hal anggaran, literasi informasi,
atau akses digital).
·
Pustakawan bukan hanya pemangku layanan teknis,
tetapi juga aktor
advokasi yang strategis dalam pembentukan agenda
informasi publik.
·
Kegiatan seperti ini memperluas peran
perpustakaan dari ruang fisik/ilmiah menuju ruang politik yang menentukan keberlanjutan
ekosistem informasi
Siapa saja yang bisa mengikuti?
Meskipun acara ini terutama berlangsung di
Amerika Serikat dan berfokus pada legislasi federal AS, pola pikir yang
dibentuk bersifat universal bagi siapa pun yang berkecimpung dalam dunia
perpustakaan dan informasi. Ini mencakup:
·
Pustakawan dan profesional informasi;
·
Akademisi ilmu perpustakaan dan mahasiswa;
·
Aktivis literasi dan advokasi informasi;
·
Pembuat kebijakan yang tertarik pada
transformasi layanan pengetahuan.
Kesimpulan
NLLD 2026 adalah contoh bagaimana
konferensi atau pertemuan di bidang perpustakaan dapat menghubungkan dunia
profesional dengan ranah kebijakan publik. Ia menggeser narasi
dari sekadar perturbaan akademik menjadi aksentuasi peran perpustakaan dalam struktur
kebijakan nasional, serta menegaskan bahwa suara komunitas
informasi harus
terdengar di semua level pengambilan keputusan.







%20(1).png)
0 comments:
Posting Komentar